Akhirnya, Mochtar Masuk Bui

Terpidana korupsi Mochtar Mohammad tak lagi berkutik. Dari tempat persembunyiannya di Bali, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelandang Walikota Bekasi non aktif itu ke penjara. Eksekusi Mochtar terbilang cepat dibanding sejumlah terpidana korupsi lainnya yang ditangani kejaksaan. Mereka masih berkeliaran bebas dan tidak kunjung dieksekusi.

Politisi PDI-P ini sempat mangkir dari pemanggilan KPK. Dalihnya, belum menerima petikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis dirinya 6 tahun penjara. Bahkan politisi yang dekat dengan Taufik Kiemas itu memilih bersembunyi ke Bali. ’’Petugas KPK tidak membawa terpidana ke KPK. Tapi langsung ke LP,’’ ujar Juru Bicara KPK Johan Budi dalam keterangan resminya di KPK, Jakarta, Rabu (21/3).

Menurut Johan, ada dua alternatif LP yang disiapkan menampung politisi PDIP tersebut. Pertama terpidana ditahan di LP Cipinang, Jakarta Timur. Kedua, terpidana ditahan di LP Sukamiskin, Bandung. Kedua LP itu memungkinkan sebagai lokasi penahanan. Hanya saja KPK belum dapat memastikan Mochtar akan ditempatkan di LP mana karena belum mengetahui persis.

’’Tapi biasanya penahanan itu bisa berkaitan dengan lokasi dan tempat persidangan. Jadi tak menutup kemungkinan di LP Sukamiskin,’’ ujarnya. Johan menambahkan, penangkapan Mochtar itu terkait eksekusi putusan MA. Sebelumnya KPK telah melayangkan surat pemanggilan, tetapi tidak diindahkan terpidana dengan berbagai dalih. Hingga penjemputan paksa diperlukan.

Ternyata, ungkap dia, KPK menjemput terpidana di Bali. Keberadaan terpidana itu diketahui dari berbagai keterangan yang didapat petugas KPK. Selanjutnya melakukan penangkapan di lokasi tersebut. Apakah kaburnya terpidana bisa memperberat hukuman, Johan belum dapat memberikan jawaban tegas. Ditangkapnya terpidana di Bali itu masih ditelurusi.

’’Apakah ada niat melarikan diri atau tidak kan belum tahu,’’ ujarnya. Menanggapi informasi penangkapan kliennya, pengacara Mochtar Sirra Prayuna memastikan terdapat kesalahan prosedur. Saat penangkapan itu kliennya tidak ditunjukkan surat eksekusi, layaknya prosedur penangkapan. Sirra membantah kliennya itu kabur. Selama ini Mochtar dinilai sangat kooperatif.

Tidak pernah melawan dan berniat melarikan diri. Apalagi menghindar dari hukuman. ’’Kita salinan putusan belum diterima. Klien kami bersedia dieksekusi setelah salinan putusan diterima,’’ tegasnya. Seperti diketahui, Walikota Bekasi non aktif Mochtar Mohammad diputuskan bersalah oleh hakim MA. Dengan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta serta uang pengganti Rp 639 juta.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak korupsi senilai Rp 5,5 miliar. Dalam empat perkara korupsi, yakni suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap anggota BPK dan penyalahgunaan anggaran makan minum. Sementera itu, jaksa penuntut umum KPK menuntut Mochtar Mohammad 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.

Jumlah hukuman tersebut merupakan kumulatif dari 4 perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Sebelumnya, ada sejumlah kepala daerah yang dipidana karena kasus korupsi namun tidak kunjung dieksekusi oleh kejaksaan. Misalnya, vonis 15 tahun penjara untuk Bupati Lampung Timur nonaktif, Satono karena korupsi dana APBD Rp 119 miliar.

Ada juga vonis 4 tahun penjara untuk Gubernur Nonaktif Bengkulu periode 2005-2010 Agusrin M Najamudin. Kejaksaan belum juga melaksanakan eksekusi terhadap Agusrin dengan berbagai alasan. Terbaru adalah vonis MA 5 tahun penjara untuk Eep Hidayat, Bupati nonaktif Subang karena korupsi biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) tahun 2005-2008 senilai Rp 2,5 miliar. Kejaksaan juga belum menunjukkan tanda-tanda bakal melakukan eksekusi.
Share on Google Plus

About Imam Mahmudi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.